Uang Rakyat Dicuri Amerika, Irak Tidak Berhak Menuntut

 Anggota parlemen Irak, Bahaa al-Araji dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada PBB, menuduh lembaga-lembaga Amerika telah mencuri sekitar 17 milyar USD dana dari pendapatan minyak Irak pasca invasi tahun 2003.
 
Dalam sebuah surat resmi yang dilayangkan kepada kantor PBB di Baghdad bulan lalu, al-Araji, sebagai Ketua Komite Integritas Parlemen Irak, meminta lembaga internasional itu membantu mengembalikan kekayaan negara Irak yang raib di sela-sela hiruk-pikuk pasca invasi AS dan sekutunya pada tahun 2003.

Disebutkan, "Semua indikasi menyebutkan bahwa lembaga-lembaga Amerika Serikat menggelapkan dan uang rakyat Irak, yang dialokasikan untuk merekonstruksi Irak. Jumlahnya sekitar 17 milyar USD."

Awal Juni lalu, para auditor Amerika Serikat memperingatkan pencurian 6,6 milyar USD dari dana rekonstruksi Irak dan menilainya sebagai pencurian dana nasional terbesar dalam sejarah.

Dalam hal ini, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Irak, Stuart Bowen pada 14 Juni lalu, menyalahkan Pentagon karena tidak melacak dana tersebut. 

Tuduhan pencurian dana tersebut dinilai oleh Komite Integritas Parlemen Irak sebagai "kejahatan finansial " oleh instansi-instansi pemerintah Amerika Serikat.

Pengaduan parlemen Irak ini mengemuka di saat berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, Irak tidak berhak untuk mengajukan tuntutan apapun anti-Amerika Serikat.

Bahaa al-Araji mengatakan, "Kami tidak bisa menuntut Amerika, karena hukum tidak mengijinkan kami melakukannya. Yang kami inginkan saat ini adalah menyampaikan masalah ini kepada PBB."


"Jika berhasil, maka kemungkinan uang rakyat Irak itu akan kembali," katanya.
(IRIB/MZ)